Anda Berada di halaman : Berita » METODE PENYUSUNAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
 

Layanan Utama

Berita Foto

<a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/129'>Pembukaan Diklat IN 1 Prov. Sumatera Barat</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/130'>Peserta Diklat IN 1 Prov. Sumatera Barat</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/131'>Pembukaan Diklat In Service Learning-2 Program PKB KS/M SMP Prov. Jatim Peserta Th. 2014</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/133'>Peserta IN 1 Prov. Riau mengikuti Kegiatan Pembukaan</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/134'>Kasi SI LPPKS menghadiri Pembukaan Kegiatan Diklat In 1 Prov. Riau</a>
Prev Next

Polling

Bagaimana pendapat anda mengenai Uji Kompetensi Guru (UKG), apakah sudah dapat memberikan gambaran kompetensi guru secara nyata di lapangan?




METODE PENYUSUNAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Kategori : LPPKS News Oleh : administrator Ditulis : Rabu, 07 November 2012 Hits : 604

 

Proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah di suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi) didasarkan pada formasi yang ada, yang ditentukan oleh banyaknya satuan pendidikan yang memerlukannya tetapi belum terdapat kepala sekolah/madrasah yang  definitif. Proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah dapat dibuat berdasarkan banyaknya sekolah/madrasah yang ada, sekolah/madrasah tambahan baru untuk dua tahun ke depan, dan banyaknya sekolah/madrasah yang re-grouping, sehingga jumlah sekolah/madrasah menjadi berkurang, dikurangi dengan jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada, dangan memperhitungkan pengurangan kepala sekolah/madrasah yang disebabkan oleh (1) permohonan sendiri, (2) akhir masa jabatan, (3) pensiun, (4) promosi jabatan, (5) hukuman disiplin, (6) tidak memenuhi standar kinerja, (7) sakit atau berhalangan tetap, (8) tugas belajar, dan (9) meninggal dunia.

Proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah dibuat untuk dua tahun ke depan setelah tahun berjalan. Pada tahun berjalan (n) dibuat proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah untuk tahun n+1 dan n+2, sedangkan pada tahun n+2 (misalkan n+2=m ) akan dibuat proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah untuk tahun m+1 dan m+2 dan seterusnya. Sebagai contoh: pada tahun 2011 dibuat proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah untuk tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2013 dibuat proyeksi kebutuhan kepala sekolah/madrasah untuk tahun 2014 dan 2015, dan seterusnya.

A.   Jumlah Sekolah/Madrasah Berdasarkan Jenis atau Jenjang Sekolah/Madrasah

Dalam memproyeksikan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/ madrasah unsur dinas pendidikan atau unsur kantor kementerian agama kabupaten/kota perlu memiliki data yang akurat tentang jumlah sekolah/madrasah berdasarkan jenis atau jenjang sekolah/madrasah di kabupaten/kota pada tahun n (tahun berjalan).

B.   Proyeksi Penambahan dan Pengurangan Sekolah/Madrasah

Dalam memproyeksikan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/ madrasah unsur dinas pendidikan atau unsur kantor kementerian agama kabupaten/kota perlu memiliki data yang akurat tentang rencana penambahan sekolah/madrasah baru dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Data ini akan menentukan jumlah sekolah/madrasah dan proyeksi jumlah kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah untuk dua tahun mendatang. Pertambahan jumlah kepala sekolah/madrasah sama dengan jumlah sekolah/madrasah tahun n (tahun berjalan) ditambah dengan penambahan sekolah/madrasah baru pada tahun (n+1) dan (n+2). Selain adanya penambahan sekolah/madrasah, dimungkinkan juga ada sekolah/madrasah yang re-grouping atau berhenti beroperasi, ini berarti berpengaruh pada berkurangnya jumlah kepala sekolah/madrasah.

C.   Proyeksi Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

Pemberhentian kepala sekolah/madrasah dapat disebabkan oleh: (1) atas permohonan sendiri, (2) berakhirnya masa tugas, (3) sampai batas usia pensiun, (4) mendapatkan promosi jabatan, (5) mendapat hukuman disiplin, (6) tidak memenuhi standar kinerja sebagai kepala sekolah/madrasah, (7) sakit atau berhalangan tetap, (8) tugas belajar, dan (9) meninggal dunia.

 

Sumber : Juklak LPPKS